Timor Leste Disia-Siakan Portugis Dipungut Indonesia Lalu Minta Merdeka

Timor Leste atau ketika menjadi bagian Indonesia disebut Timor Timur adalah wilayah jajahan Portugis yang pada tahun 1975 ditinggalkan Portugis begitu saja karena menganggap mengurusi Portugis yang kala itu sedang krisis lebih penting daripada mengurusi Negara jajahannya yang dianggap tidak menguntungkan, pada 1976 Timor Leste kemudian dipungut Indonesia, dibangun tanahnya, dididik rakyatnya tapi pada 1999 ketika Indonesia dalam keadaan lemah karena diterpa Krisis Ekonomi, Timor Leste minta merdeka.

Latar Belakang Disia-Siakannya Timor Leste Oleh Portugis

Timor Leste menjadi jajahan Portugis semenjak abad ke 16 Masehi, tanah ini dijadikan bagian koloni Portugis kurang lebih selama 400 tahun. Pada tahun 1970an, ketika saudaranya yang lain di pulau Timor sudah menikamti kemedekaan dari Belanda dan bergabung dalam Indonesia semenjak tahun 1945, Timor Leste masih terbelakang dan terjajah.

Keterpurukan rakyat timor leste dalam penjajahan Portugis itu membuat iri sebagain rakyat Timor Leste, mereka pun banyak melakukan perlawanan pada kolonial Portugis, namun perlawan demi perlawanan rakyat Timor Leste selalu dapat dipatahkan Portugis.

Perubahan di Timor Leste dari jaman kegelapan menuju kemerdekaan baru terjadi pada tahun 1974, sebab di Portugis meletus pemberontakan yang dipimpin oleh Jendral Antonio de Spinola, Jendral itu berhasil mengkudeta pemerintah sah Portugis, ia pun kemudian menjadi Presiden Portugis dari hasil kudeta itu.

Dalam sejarah Portugis, kudeta yang dilakukan oleh  Jendral Antonio de Spinola ini dikenal dengan nama Revulucao dos Cravos atau Revolusi Bunga.

Pada saat menjadi Presiden Portugis Jendral Antonio de Spinola mengangap sisa-sisa jajahannya yang menyebar di belahan sudah tidak layak untuk dipertahankan, mengingat waktu itu sudah tidak ada untungnya memiliki jajahan karena lambat laun juga akan merugikan Portugis, karena pasti akan minta merdeka, selain itu biyaya untuk penangulangan pemberontak dan mengurusi daerah kolonial dianggap buang-buang anggaran, singkatnya lebih baik menggunakan uang tersebut untuk mengurusi kesejahteraan rakyat Portugis didalam negeri ketimbang mengurusi daerah koloni. Begitulah pandangan Antonio de Spinola.

Meskipun demikian, agar tidak terkesan membuang jajahannya begitu saja, Portugis dibawah Presiden Antonio de Spinola pada tahun 1974 mengumumkan kepada wilayah-wilayah jajahannya untuk siap-siap berpisah dari Portugis, perpisahan dari Portugis itu ditandai dengan dibolehkannya membuat Partai-partai Polituk untuk persiapan kemerdekaan, dan salah satu jajahan Portugis yang terimbas dalam kebijakan ini adalah Timor Leste.

Meninggapi kondisi Portugis yang sudah ingin melepaskan Timor Leste itu, maka kemudian rakyat Timor Leste membentuk partai politik, sesuai dengan tujuannya masing-masing. Diantara partai politik yang didirikan kala itu adalah:

1. Associação Popular Democrática de Timor disingkat APODETI (Perhimpunan Demokrasi Rakyat Timor). Partai ini didirikan oleh tokoh-tokoh pribumi yang melakukan pemberontakan melawan Portugis di Lospalos pada tahun 1945-1949 dan makar di Viqueque dengan para tokoh-tokoh terkemuka diantaranya seperti Arnaldo dos Reis Araújo, José Osório Soares, dan Guilherme Maria Gonçalves. Partai APODETI berdiri pada tanggal 27 Mei 1974, Partai politik ini bertujuan untuk menyatakan kemerdekaannya bersama Indonesia melalui Integrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Trabalhista didirikan pada bulan Oktober 1974 dan diketuai oleh A. Abrão dan Domingos Pareira. Partai Trabalhista ini adalah Partai Buruh yang ingin berasosiasi atau bergabung dengan Australia yang pada masa itu dikuasai oleh Partai Buruh.
3. Associação Sosial Democrática Timorense disingkat ASDT (Asosiasi Sosial Demokratik Orang Timor). Partai ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1974, partai ini memiliki beberapa tokoh seperti Francisco Xavier do Amaral, Nicolao Lobato, dan Jose Ramos Horta. Berangkat dari awalan yang tadinya ASDT ingin bergabung ke Indonesia, namun pada perkembangannya partai ASDT pun berubah haluan dan berubah menjadi berhaluan Komunis Maoist setelah kembalinya beberapa mahasiswa Timor Timur dari Lisabon yang berhaluan Komunis. Oleh karena itu, ASDT kemudian merubah namanya menjadi Frente Revolucionária Timor Leste Indepente disingkat FRETILIN (Front Revolusioner Timor Timur Merdeka). Kelompok politik yang memimpin partai ini berhaluan kiri garis keras sehingga sangat menginginkan agar Timor Timur dapat segera merdeka secepatnya.
4. Klibur Oan Timur Aswain disingkat KOTA (Persatuan Pejuang Timor), partai ini memiliki misi yang bertujuan untuk memperjuangkan suatu pemerintahan yang berbentuk kerajaan atau seperti monarki.

Pada waktu itu mayoritas rakyat Timor Leste menghendaki bergabung dengan Indonesia, sebab sebelum Portugis menjajah tanah merekapun mereka saling terkait dengan saudara-saudaranya di Nusa Tenggara Timur karena sama-sama satu pulau.

Kedaan itu kemudian ditanggapi oleh Dr. Antonio de Almeida Santos yang kala itu menjadi Gubernur Portugis di Timor Leste dengan mengadakan pertemuan dengan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik.

Di lain kesempatan, pada tanggal 31 Agustus 1974 sebelumnya ketua Partai Apodeti menyatakan Bahwa “partainya telah mengusulkan agar Timor Timur menjadi provinsi bagian dari indonesia”.

Pemerintahan Indonesia sangat mendukung maksud Pemerintahan Portugal untuk mengadakan dekolonisasi di Timor Tmur dan maksud Ketua Partai Apodeti untuk memilih bergabung dengan Indonesia. Asalkan proses dekolonisasi itu tidak menimbulkan instabilitas di wilayah Indonesia. 

Presiden Soeharto menanggapi maksud dekolonisasi Timor Timur itu dengan menyatakan tiga sikap dasar pamerintah, yaitu:

1. Tidak mempunyai ambisi teritorial. 
2. Menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menetukan nasibnya sendiri. 
3. Apabila rakyat Timor Timur memilih bergabung dengan wilayah Indonesia, tidak mungkin berbentuk negara akan tetapi sebagai bagian dari wilayah NKRI.

Sebagai kelanjutan dari pertemuan antara Menteri Seberang Lautan Portugal dengan Menlu Indonesia Di Jakarta, dan berlanjut pada 9 Maret 1975 diadakan pertemuan lanjutan di London. 

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Portugal masih beranggapan bahwa apabila rakyat Timor Timur memilih untuk bergabung dengan Indonesia hal ini merupakan hal yang masuk akal. Pada 5 November 1975, pemerintahan Portugal menandatangani dokumen memorandum of understanding, yang intinya bahwa:

1. Untuk pertama kalinya Indonesia mengerti secara resmi dari Portugal. 
2. Portugal mengakui semua pihak yang ada di Timor Timur. 
3. Akan dilanjutkan dengan kontrak-kontrak tetap antara RI dengan Portugal

Ketika perundingan menentukan status Timor Timur sedang berlangsung, ketegangan menentukan status Timor Timur terjadi, ketegangan antara berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat Timor Timur sangat dirasakan dari berbagai para kelompok partai, ketegangan antara berbagai kelompok yang berbeda di dalam masyarakat Timor Timur semakin memuncak.

Pada tahap awal, UDT dan Fretilin berkoalisi untuk melawan Apodeti yang ingin bergabung dengan Indonesia. Seminggu kemudian pada 11 Agustus 1975 pertikaian bersenjata antara kelompok yang berbeda itu tidak dapat dihindari. Akibatnya perang saudara terjadi di Timor Timur, dimulai di kota Dili sejak Agustus 1975.

Rakyat Timor Leste

Perang antara sesama sudara di Timor Leste waktu itu meletus dengan hebat, para Anggota Partai Apodeti yang menginginkan bergabung dengan Indonesia dibantai oleh orang-orang Fretilin yang memang kala itu sebagai partai satu-satunya yang punya Senjata, kabarnya senjata yang mereka miliki dari Unisoviet, hal ini dikarenakan Fretelin berfaham Komunis.

Orang-orang Apodeti dan rakyat timor leste yang terdampak perang saudara akhirnya mengusngsi secara besar-besaran ke wilayah NTT Indonesia. 

Dalam carut marut keadaan di Timor leste ini negara-negara Blok Barat merasa khawatir atas kondisi Timor Leste, mereka takut Timor Leste kemudian dijadikan negara sekutu blok timur (soviet) jika kelak dibahwah pemerintahan Fretilin.

Indonesia yang kala itu sebagai tangan kanan Barat dibawah pemerintahan Soeharto pun akhirnya diberikan ijin oleh barat untuk melakukan aneksasi Timor Leste, tentara Indonesia diterjunkan ke Timor Leste untuk menghancurkan Fretelin, sementara Portugis dalam masa ini cuci tangan pergi begitu saja meninggalkan Timor Leste. Entah takut karena barat, atau entah karena ingin cepat-cepat membuang Timor Leste. Begitulah sejerah mengenai disia-siakannya Timor Leste oleh Portugis.

Timor Leste Menjadi Bagian Indonesia

Setelah perang Saudara berkecamuk dan Fretilin merasa menang, maka pada tanggal 28 November 1975 Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur dan berdirinya sebuah negara yang dinamakan "Republik Demokrtic Timor Leste".

Namun, proklamasi itu tidak mendapatkan dukungan baik dari kelompok lain di dalam masyarakat Timor Timur maupun dari dunia internasional. Australia yang sangat diharapkan memberi dukungan kepada Fretilin, ternyata tidak melakukan hal tersebut.

Kelompok masyarakat Timor Timur yang terdiri dari partai UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalhista  ternyata dalam waktu bersamaan menyampaikan Proklamasi tandingan di balibo pada 30 November 1975. Pernyataan yang kemudian dikenal sebagai “Deklarasi Balibo” yang menyatakan keinginan Timor Timur untuk berintegrasi dengan Republik Indonesia.

Perkembangan Timor Timur dan situasi politik Internasional pada perang dingin waktu itu telah menyeret Indonesia secara langsung ke dalam pertikaian antara orang Timor Timur sendiri. 

Padahal, Menlu Indonesia Adam Malik pernah menyatakan bahwa Indonesia tidak akan melakukan invasi ke wilayah Timor Timur yang menjadi koloni portugis itu.

Kekalahan Amerika Serikat dari tentara Komunis di medan perang Vietnam dan kejatuhan Kamboja serta Laos ke tangan pemerintah komunis pada 1975, sangat merisaukan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Perluasan pengaruh Fretilin yang berhaluan kiri di Timor Timur menimbulkan kecemasan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Australia terhadap kemungkinan perluasan kekuatan komunis di Asia Tenggara dan pasifik. Hal ini telah mendorong munculnya dukungan Barat bagi keterlibatan langsung Indonesia di Timor Timur.

Akhirnya, atas dukungan dari blok barat maka pada akhir bulan Agustus 1975, Indonesia memperkeras posisinya dan memutuskan untuk melancarkan intervensi militer guna mendapatkan integrasi Timor Leste kedalam wilayah Indonesia mengingkari sikapnya dahulu yang semula tidak ingin ikut campur maslah Timor Timur. 

Hal ini dilakukan Indonesia dilatari dari kekejaman Fretilin pada orang-orang Pro Indonesia dan dukungan dari Amerika untuk menghancurkan Komunis di Timor Leste.

Ketika perang berkecamuk antara Fretilin yang bersenjata canggih dengan orang-orang Pro Indonesia yang bersenjatakan seadanya, banyak orang-orang Pro Indonesia yang tewas, oleh karena itu demi melindungi orang-orang tersebut, Indonesia akhirnya memasok senjata bagi mereka, sebelum akhirnya tentara Indonesia terjun langsung untuk menumpas Fretelin.

Keadaan di dalam medan pertempuran mulai berubah pada akhir 1975, kota Dili berhasil diduduki kelompok pendukung integrasi yang mendapat bantuan militer dari indonesia melalui operasi seroja.

Pada kesempatan yang sama, masyarakat Oekussin yang terletak ditengah-tengah wilayah Republik Indonesia menandatangani naskah pernyataan berintegrasi dengan Indonesia. Para pendukung Fretilin terdesak ke daerah pinggiran dan ke daerah-daerah pegunungan yang terpencil, sebagian lainnya kabur keluar negeri melanjutkan perjuangan menentang integrasi Timor Timur dengan Indonesia.

Setelah perisitiwa kekalahan Fretelin ini akhirnya pada tahun 1976 Timor Leste kemudian dimasukan sebagai bagian dari Indonesia, dijadikan Propinsi ke 27. Begitulah kisah bergabungnya Timor Leste kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Timor Leste Merdeka Dari Indonesia

Meskipun Timor Leste masuk sebagai bagian Indonesia pada 1976 akan tetapi PBB belum mengakuinya. Kondisi semacam ini dimanfaatkan baik oleh orang-orang Fretelin yang kabur ke luar Negeri, mereka membuat perlawanan dengan cara membuat profokasi dan tuduhan bahwa Indonesia menjajah Timor Leste dan banyak melakukan pelanggaran HAM disana.

Masalah-masalah itu dapat ditangani Indonesia dengan baik hingga 25 tahun, akan tetapi setelah kejatuhan Soeharto, dimana kondisi Indonesia sedang terpuruk karena Krisis Ekonomi, orang Fretelin kemudian berontak lagi, dengan senjata, uang dan kekuatan yang mereka punya akhirnya pada tahun 1998-1999 mereka berhasil memprofokasi tentara untuk melakukan pembunuhan dalam peristiwa demo yang diadakan orang-orang yang menuntut kemerdekaan.

Keributan di Timor Lrste pun kemudian meletus lagi, kali ini lawanya Fretelin dan Pemerintah yang didukung rakyat Timor Leste yang setia pada NKRI. 

Perang saudara ini berlanjut terus menerus, sehingga terjadi pembunuhan dimana-amana, melihat hal ini PBB kemudian mengangap Indonesia melanggar HAM, dan untuk selanjutnya Indonesia dijatuhi hukuman. Bahkan negara-negara barat mengembargo militer Indonesia.

Akhirnya dibawah Pemerintahan Presiden Habibi, Indonesia memutuskan untuk menggelar Referendum untuk menentukan nasib Timor Leste kedepan, pelaksanaan Referendum ini dilaksanakan oleh UNAMET, salah satu misi khusus PBB untuk Timor Leste yang bertugas untuk menyiapkan dan memfasilitasi penduduk untuk menyalurkan haknya sebagai pemilih di dalam referendum.

UNAMET kemudian mengakhiri misinya dengan penetapan jadwal referendum yakni 30 Agustus 1999. Sejarah dunia kemudian mencatat bahwa pada 30 Agustus 1999 tersebut sekitar 78% penduduk Timor Leste menyatakan dukungannya untuk lepas dari Indonesia dan menjadi Negara merdeka.

Namun pada kenyataannya, lepasnya Timor Leste tidak serta merta menjamin keamanan penduduk Timor Leste sebab tidak berapa lama paska dilaksanakannya referendum, sebuah konflik berdarah mengemuka dan menjadi ajang dua pihak untuk beradu yakni pihak pro kemerdekaan dan pro integrasi yang merasa dicurangi.

Konflik pada tahun 1999 ini telah menewaskan ratusan orang dan menyebabkan lebih dari 300.000 mengungsi serta menghancurkan infrakstruktur dan aset-aset publik yang tersebar di hampir seluruh wilayah di Timor Leste terutama di ibukota yakni Dili. Meskipun demikian Referendum itu dianggap sah dan pada akhirnya pada tahun 2002 Timor Leste diakui PBB dan dinyatakan sebagai negara merdeka.

Baca Juga: Abaikan Sisi Historis, Habibie Membuang Timor Leste

Berbagi :